Go-Blog

KRITIK ARSITEKTUR Jenis-Jenis Kritik Kritik Normatif (Normative Criticism)  Hakikatnya kritik ini adanya keyakinan bahwa di lingkungan dunia manapun bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, sandaran sebagai sebuah prinsip. Norma juga berupa suatu yang tidak konkrit dan bersifat umum dan hampir tidak ada kaitannya dengan bangunan sebagai sebuah benda konstruksi. Kritik Normatif dibagi dalam beberapa metode, yaitu :                                                                                                      Kritik Doktrinal (Doctrinal Criticsm)  Norma yang bersifat general, pernyataan yang tak terukur. Kritik Terukur (Measured Criticsm) ...

         Menurut pendapat saya undang undang terhadap perburuhan ini sudah sangat bagus,tetapi masih ada saja perusahan perusahaan "nakal" yang seenaknya memberhentikan buruh tanpa sebab,Dalam UU No 12 tahun 1964, setiap perusahaan tidak bisa seenaknya memberhentikan pekerjanya. Dalam setiap pemberhentian terhadap pekerja harus disertai dengan alasan-alasan yang sudah tertera dalam Undang-Undang. Dalam contoh studi kasus diatas, terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan. jika dilihat berdasarkan Undang-Undang, pengusaha yang telah melakukan tindakan diskriminasi ini telah melanggar undang-undang, dan siapapun yang melanggar Undang-Undang sudah seharusnya diberikan sanksi hukum pidana.          Jadi apabila ada perusahaan yang melakukan hal tersebut,sudah sepatutnya di berikan sanksi yang telah di atur oleh undang undang,agar kejadian yang menimpa Marsinah tidak terulang lagi.

BAB 4. HUKUM PERBURUHAN 4.1 PENGERTIAN Hukum Perburuhan, Adalah seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan Industrial antara Pengusaha, di satu sisi, dan Pekerja atau buruh , di sisi yang lain. Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum Perburuhan didominasi oleh karya-karya Prof. Imam Soepomo . Guru besar hukum perburuhan di Universitas Indonesia. karyanya antara lain: Pengantar Hukum Perburuhan; Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan. Belakangan, pasca-Reformasi Hukum Perburuhan karya-karya Prof. Imam Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi. hal ini terutama oleh aktivis Serikat Buruh dan advokat perburuhan. Meskipun di perguruan tinggi yang ada Fakultas Hukumnya di seluruh Indonesia, masih menggunakan buku-buku karya Imam Soepomo sebagai rujukan wajib. 4.1.1 Sejarah Hukum Perburuhan Pasca reformasi, hukum p...

       Hukum perikatan terdiri dari beberapa macam sehingga dalam setiap macamnya harus mengacu pada Undang-Undang yang telah ditetapkan.Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia.Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum.         Undang-Undang hukum perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata dari pasal 1233-1456 KUH Perdata yang bersifat terbuka, mengatur dan melengkapi.dan juga Hukum perikatan memiliki beberapa unsur yaitu hubungan hukum, harta kekayaan, para pihak dan prestasi.yang semuanya sudah di atur dalam undang undang tersebut.

Bab 3. HUKUM PERIKATAN 3.1 PENGERTIAN Hukum perikatan adalah merupakan hubungan hukum yang terjadi didalam lapangan harta kekayaan yang sudah melalui perjanjian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Sumber hukum perikatan adalah Perjanjian dan Undang – Undang. Perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, per...

          Menurut saya setelah apa yang saya baca tentang tata hukum kebijakan negara dan peraturan pemerintah serta peraturan daerah adalah,jadi dalam pelaksanaan PP dan perda itu harus sesuai dengan tata hukum dan kebijakan negara,karena kalau tidak sesuai dengan apa yang di bijak kan oleh negara,maka PP dan perda tersebut di akan terlaksana dan hanya akan menjadi wacana saja,karena tidak sesuai dengan apa yang di atur oleh tata hukum dan kebijakan negara.           Dan Mengenai UU penataan ruang dan tentang pemukiman menurut saya adalah dalam menata ruang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang.karena harus sesuai dengan pemanfaatannya dan lain lain. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Pemukiman, ketika hendak membangun pemukiman harus berlandaskan pada asas manfaat dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, dan dalam lingkup binaan pemerintah ha...

BAB II. UU DAN PERATURAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2.1 TATA HUKUM dan KEBIJAKAN NEGARA Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Kebijakan negara diperuntukkan untuk kepentingan negara. Contoh: kebijakan moneter negara, kebijakan luar negeri, dll. Menurut James E Anderson ( dalam Islamy,2004 : 19) kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah : 1) Bahwa kebijakan neg...